GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR


Kepala BPKB SULUT

Mieke Juliana Tumbol
Kepala Balai

September, 2017
MSSR KJS
     12
3456789
10111213141516
171819 20212223
24252627282930





Artikel (12)
Dikkel (5)
Dikmas (9)
Diktara (4)
Gender (5)
GTK (23)
MITRA (75)
PAUD (22)
PKH-Suslat (8)




UNDANGAN DIKLAT TEKNIS PB

UNDANGAN PESERTA DIKLAT CALON PELATIH GTK PAUD

PEMANGGILAN PESERTA APRESIASI

INSTRUMEN PENDATAAN SKB-1






12 September 2017
Diklat Pengelolaan Lembaga PAUD

14 Juni 2016
Diklat Pendidik/Tutor PAUD Lanjutan Se Sulawesi Utara

09 Mei 2016
TC Peserta Apresiasi GTK-PAUD DIKMAS Berprestasi Tkt Nasional 2016 Utusan Sulut (DITUNDA 12-18 MEI)

20 April 2016
Seleksi Apresiasi GTK-PAUD DIKMAS Berprestasi Tkt Prov. Sulut 2016 (DITUNDA 28-29 APRIL 2016)




BERANDA » Artikel »
Kamis, 25 Februari 2016 - 09:12:10 WITA
Kemendagri Undang Gubernur dan Ketua DPRD Rumuskan Masa depan BPKB
Diposting oleh : Mulya W
Kategori: Artikel - Dibaca: 1171 kali

Manado - Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi bagi pembagian urusan pemerintahan mengenai kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten-kota.

Menyangkut urusan pemerintahan bidang pendidikan, terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan kewenangan antara lain :

1. Sub Urusan MANAJEMEN PENDIDIKAN

Pusat,  Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Dikti). Provinsi   diserahi Pengelolaan Pendidikan Menengah (Dikmen) dan Pengelolaan Pendidikan Khusus (Diksus), sedangkan Kabupaten-Kota menangani Pengelolaan Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF)

2. Sub Urusan KURIKULUM

Pusat, Penetapan Kurikulum Nasional Dikmen, Dikdas PAUD dan PNF. Provinsi menyangkut Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Dikmen dan Diksus dan Kabupaten-Kota menyangkut Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Dikdas, PAUD dan PNF.

3. Sub Urusan AKREDITASI

Akreditasi Perguruan Tinggi, Dikmen, Dikdas, PAUD dan PNF ditangani langsung pusat.

4. Sub Urusan PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pusat, Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik. Dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi. Untuk tugas Provinsi menyangkut Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Sedangkan Kabupaten-Kota, Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.

5. Sub Urusan PERIZINAN PENDIDIKAN

Pusat diserahi tugas Penerbitan izin perguruan tinggi swasta dan satuan pendidikan asing yang diselenggarakan masyarakat. Provinsi mengurus Penerbitan izin Dikmen dan Diksus yang diselenggarakan masyarakat. Dan Kabupaten-Kota menyangkut Penerbitan izin Dikdas, PAUD dan PNF yang diselenggarakan masyarakat.

6. Sub Urusan BAHASA DAN SASTRA

Pusat menangani Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Provinsi menangani Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dan Kabupaten-Kota, mendapat tugas menangani Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Kemudian permasalahan timbul akibat perubahan tanggung jawab itu, terutama pengalihan urusan pada Sub Urusan Manajemen Pendidikan dan Sub Urusan Kurikulum, yaitu tugas dan fungsi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) yang selama ini menjadi tumpuan pengembangan, koordinasi dan peningkatan mutu SDM PAUD dan DIKMAS akan mengalami kendala posisi ditingkat provinsi, mengingat pengelolaannya telah dilimpahkan ke pemerintah kabupaten-kota.

Untuk mencari solusi itu Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengadakan rapat koordinasi dengan mengirim berita telegram bernomor 005/777/Bangda tertanggal 16 Februari 2016 dengan mengundang para Gubernur (Biro Tata Pemerintahan), Ketua DPRD Provinsi (Ketua Komisi D), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pendidikan, membahas masa depan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar di Indonesia, menyangkut pengalihan kewenangan pengelolaannya.

Kegiatan yang berlangsung 2 (dua) hari, 23-24 Februari 2016 di Hotel Century Park Jakarta, diharapkan mampu menyetuskan sejarah baru bagi lembaga yang menangani pengembangan kegiatan PAUD-DIKMAS di level provinsi itu. (b-151/mul).



"Pergantian pejabat ibarat pergantian dalam sebuah pertandingan sepak bola, dengan tujuan meningkatkan kualitas tim agar bisa mempertahankan atau memenangkan pertandingan hingga peluit pertandingan berakhir". Muhadjir Effendy, Mendikbud


Visit Indonesia


Marijo Ka Manado







Pengunjung hari ini : 138
Total pengunjung : 518384

Hits hari ini : 417
Total Hits : 9499727

Pengunjung Online: 9